Bagaimanakah relasi komunikasi dalam bingkai pluralisme itu sesungguhnya? Pertanyaan tersebut memang lebih layak dijawab oleh mereka yang memerjuangkannya. Tulisan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menerka apalagi sampai mencari pembenaran atas wacana yang bagi mayoritas muslim tampak absurd dan kerap kali tampil menyebalkan itu.
Tulisan ini hanya mencoba merefleksikan pluralisme dalam tataran praktik sehari-hari saja. Lebih khusus lagi ketika wacana tadi secara intensif (bahkan ekspresif) tampil di jagat maya. Ruang cyber dalam hal ini coba penulis posisikan sebagai medan wacana tempat aneka rayuan, tarikan, dan model-model persuasi bertebaran. Pluralisme hanya salah satu di antara sekian banyak wacana yang mencoba bersaing guna memenangkan opini. Karenanya, membedah tawaran pluralisme yang nampak entah berbentuk artikel, publisitas, hingga perkara remeh semisal status Facebook dan celoteh Twitter menjadi menarik. Terutama jika kita coba mengukur tingkat kesungguhan dan konsistensi wacana tadi guna memenangkan penerimaan khalayak.
Sekadar sampel, dua tokoh pengusung pluralisme yang ditampilkan di sini adalah Ulil Abshar Abdala dan Sumanto Al-Qurtuby. Pemilihan dua tokoh tadi sejatinya tidak didasari pertimbangan yang cukup memadai jika ditinjau dari aspek metodologi. Keduanya ‘dicomot’ hanya karena penulis rasa cukup intensif menggunakan dunia maya sebagai medium penyebaran gagasan pluralisme. Tentu saja masih banyak tokoh lain yang tidak kalah intensnya, hanya saja di sini penulis batasi pada Ulil dan Sumanto, karena di samping akses penulis pada statement mereka berdua cukup tinggi, keduanya juga sama-sama pernah melontarkan semacam komitmen untuk memenangkan penerimaan wacana pluralisme agama di masyarakat.
Kesadaran akan penerimaan
Dalam wawancaranya yang dimuat Vivanews (21/1/10), Ulil Abshar Abdalla yang merupakan salah seorang tokoh sentral gerakan pluralisme mengatakan bahwa “tantangan saat ini adalah bagaimana ide-ide tentang pluralisme dan dialog-dialog agama tidak lagi mendapatkan kecaman dan mendapatkan legitimasi di masyarakat”. Penyataan tersebut dikemukakan Ulil menyikapi Fatwa MUI yang dikeluarkan jauh-jauh hari yakni pada tahun 2005 tentang keharaman pluralisme, liberalisme dan neo-liberalisme. Bagi Ulil, fatwa MUI itu memaksa para aktivis yang getol mengampanyekan ide-ide tadi—khususnya pluralisme—menjadi takut untuk mengemukakan pendapat. Lebih lanjut ia berpendapat situasi semacam ini amat berbeda dengan sebelum era reformasi di mana pada waktu itu ada kebanggaaan dari kalangan aktivis ketika mempromosikan ide tersebut.
"Pluralisme dan kerukunan antar umat beragama saat itu dianggap sebagai ide yang maju, modern. Namun setelah muncul fatwa MUI itu, membuat kita para aktivis yang mengkampanyekan ide pluralisme ini jadi punya ketakutan bicara. Tekananannya hebat," demikian ujarnya
Penolakan dari golongan pengusung pluralisme terhadap pelbagai fatwa MUI sejatinya bukanlah hal baru. Otoritas lembaga yang satu ini memang seringkali menjadi sasaran tembak kalangan pembela kaum minoritas yang kerap membenturkan diri dengan aspirasi mayoritas tersebut. Karenanya apa yang menarik sesungguhnya ada pada respons Ulil atas konsekuensi fatwa MUI tadi. Pria yang pada waktu itu tengah mencalonkan diri sebagai penerus kepemimpinan NU ini menekankan pentingnya mengangkat kembali citra wacana pluralisme. "Yaitu dengan cara mengangkat kembali reputasi mengenai ide pluralisme ini di masyarakat," tambahnya.
Dari sini dapat kita lihat ada semacam komitmen Ulil untuk setidaknya menampilkan wajah pluralisme yang lebih memenangkan penerimaan masyarakat(muslim tanah air). Masyarakat yang dalam hal ini diposisikan sebagai sasaran sebuah gagasan, dirasa perlu untuk dipahamkan mengenai superioritas pluralisme vis a vis pemahaman puritan yang kerap dicitrakan menjadi “musuh” toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
Senada dengan Ulil, Sumanto al-Qurtuby pun memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Dalam artikelnya yang bertajuk ”Jihad Pluralis Melawan Kaum Ekstrimis”, Sumanto mengajak masyarakat untuk melakukan “jihad kolektif” guna membendung kelompok yang disebutnya sebagai ekstrimis-agama dengan tidak menggunakan kekerasan. “Jihad yang dimaksud di sini adalah usaha keras tanpa kenal lelah untuk melakukan ‘pencerahan’ terhadap kelompok-kelompok keagamaan ini dengan jalan dialog yang sehat, santun, dan beradab baik melalui tulisan akademik maupun forum-forum diskusi ilmiah yang bermuara pada pentingnya sikap keberagamaan yang humanis-pluralis dan toleran inklusif,” (Jihad Pluralis Melawan Kaum Ekstrimis, Kompas, 20/2/10). Sumanto juga tidak lupa menegaskan bahwa melawan kekerasan dengan kekerasan bukanlah cara terbaik, sebagi penjelas maksud ajakannya tadi.
Pluralis dan kenaifan beropini
Celakanya, kehendak untuk memenangkan penerimaan khalayak akan gagasan pluralisme sekaligus ‘berjihad’ melawan ‘kaum ekstrimis’ di atas tidak diimbangi dengan pola komunikasi harian pegiatnya. Beberapa kali bahkan kecenderungan pola komunikasi antipatif mengemuka dan memancing emosi publik penyimak.
Simaklah statement Ulil berikut yang diungkapkannya dalam jejaring social twitter 9/11/2010 yakni saat umat islam hendak melaksanakan ibadah qurban: “Menurut saya, akan sangat baik kalau hewan korban diganti uang cash, dijadikan semacam ‘endowment’ untuk biayai pendidikan, misalnya.”
Kontan saja banyak yang merespon dengan antipati ungkapan Ulil tadi. Dari sisi momentum, pelaksanaan ibadah kurban saat itu sudah dekat dan umat muslim tengah bersiap menyambutnya, namun pernyataan Ulil tadi seolah-olah hendak menggugat keyakinan cara ibadah yang telah mapan diyakini kaum muslimin bukan hanya Indonesia namun juga dunia. Dalam hal ini resistensi tentu menjadi beralasan dan seharusnya orang dengan kapasitas seperti Ulil, menyadari hal tersebut. Alih-alih penerimaan, statement tadi lebih banyak menuai gugatan dan cercaan dari khalayak muslim pengguna jejaring sosial.
Ulil Abshar Abdalla memang adalah sosok yang sejak awal kemunculannya sebagai intelektual public kerap melahirkan opini yang kontroversial. Artikelnya yang dimuat oleh salah satu harian nasional bertajuk ”Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” misalnya, langsung menuai kecaman hingga berbuntut fatwa mati dari salah satu ormas muslim. Kejadian tersebut rupanya sama sekali tidak menyurutkan Ulil untuk tetap memproduksi opini yang berlawanan dari pemahaman baku umat Islam. Akibatnya, resistensi harus terus ia tanggung sepanjang karier keintelektualannya.
Warna moderat Ulil sebenarnya sempat mengemuka pada awal tahun 2010 lalu. Melalui pidato kebudayaannya berjudul “Sebuah Refleksi Tentang Kehidupan Keberagamaan dan Sosial Kita,” ia tidak lagi secara frontal menyerang pemahaman mainstream umat islam namun mampu melihat sisi positif dari keyakinan mayoritas muslim. Memang ide-ide liberal khas Ulil tetap ditampilkan superior pada akhirnya tapi setidaknya ia masih memberikan ruang bagi ‘artikulasi’ yang lebih berimbang menyangkut apa yang selama ini ia sebut sebagai pemahaman salaf dan kelompok fundamentalis.
Kesadaran akan pentingnya artikulasi tadi sayangnya tidak terlampau konsisten tampak sebagaimana terbukti dari celoteh-celoteh harian dan kiprahnya di kesempatan komunikasi publik selanjutnya. Alih-alih berusaha menjadi artikulator dari tiap elemen umat, Ulil pada pertengahan Juni 2010 justru merambah ranah politik praktis. Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 dipilih sebagai kendaraan barunya. Pilihannya pada partai Demokrat bisa dipahami mengingat parpol tersebut memang tidak memiliki warna ideologi yang khas dan kental jika dibandingkan PDIP, Partai Golkar, atau PKS misalnya. Hal ini diamini sendiri oleh Ulil yang menyatakan pilihannya didasari pada pertimbangan bahwa Demokrat adalah partai yang masih bisa dibentuk(inilah.com/17/6/10). Dan dalam kendaraan ini pula kicauan Ulil di dunia cyber mengenai gagasannya yang kontroversial-seperti penolakannya atas pemblokiran situs porno dan dukungannya pada Ahmadiyah-kian intensif berbekal back up kekuatan politik yang lebih nyata. Walhasil kesan pragmatis dan oportunistik sulit untuk ia hindari demikian pula kredibilitasnya sebagai intelektual tak ayal dipertanyakan.
Di tempat yang berbeda, Sumanto Al-Qurtuby pun setali tiga uang. Berlawanan dengan statementnya ketika mengajak berjihad melawan kelompok ekstrimis tanpa menggunakan kekerasan, beberapa kali celetukannya di Facebook mengindikasikan kekerasan non-fisik yang sebetulnya juga pernah ia gugat sendiri dalam “Jihad Pluralis”-nya.
Simaklah beberapa status Sumanto berikut, “Saya kira pemerintah dan otoritas agama terkait sudah saatnya untuk menginstruksikan agar semua tempat ibadah, khususnya masjid/mushalla, harus kedap suara agar aktivitas keagamaan (azan, pengajian, khotbah dlsb) tidak terdengar keras keluar ruangan yang bisa saja mengganggu & menimbulkan ketidaknyamanan & keresahan sejumlah pihak terutama saat pengajian/khotbah2 yg bersifat provokatif.”(18/10/10), dalam kesempatan lain ia kembali menulis,” Apa sebetulnya alasan pengharaman babi dlm Islam itu? Betulkah kata "khinzir" dlm Alqur'an yg dijadikan alasan pengharaman babi itu berarti babi? Lalu apakah yg diharamkan itu "babi putih" (babi piaraan) atau "babi coklat" (babi hutan). Tdk spt "babi putih" yg bnyk mengandung lemak & kolesterol, babi hutan ini sangat sehat & menyehatkan...”(22/2/10), atau “Pada waktu konflik Maluku meletus, banyak org2 non-Muslim yg "diislamkan" dengan cara "disunat" oleh sejumlah milisi Muslim. Bgm sunat bisa dianggap sbg "lambang keislaman"? Bukankah tradisi sunat dlm Islam ini berasal dr tradisi Yahudi? Karena itu "sunat" lbh tepat disebut sbg "simbol keyahudian" drpd "lambang keislaman"....””
Konsistensi dan Kejujuran Intelektual
Menyaksamai inkonsistensi pernyataan dan praktik kedua tokoh pengusung pluralisme dalam dunia maya di atas, mau tidak mau kita maklum jika akhirnya muncul keraguan mengenai komitmen intektual keduanya. Ketika dalam kesehariannya baik Ulil maupun Sumanto lebih menikmati aneka ekspresi resistensi publik ketimbang bersungguh-sungguh mengkomuniksikan gagasannya dengan santun, penolakan menjadi lumrah.
Selain itu tingkat konsistensi dalam praktik mengkomunikasikan sebuah gagasan sejatinya dapat pula menjadi indikator kejujuran intelektual. Apabila gagasan yang diusung dan digembar-gemborkan bukan lagi dimaksudkan sebagai alternatif pemecahan masalah, melainkan sekadar meramaikan panggung wacana, meningkatkan popularitas, atau menjadi bagian dari propaganda politik, maka alih-alih manfaat bisa dituai orang banyak, gagasan tadi rentan ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Inkonsistensi memang mengindikasikan adanya unsur politis dalam letupan gagasan. Karenanya gagasan yang teramat kental nuansa politisnya kerap berubah bahkan bertolak belakang manakala telah mewujud dalam praktik sehari-hari pengusungnya. Jadilah gagasannya selalu terasa setengah hati. Tampaknya penyakit terakhir inilah yang memang sering diidap rata-rata intelektual negeri ini, lebih khusus lagi kalangan liberal dan penyeru pluralisme[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar